Komisi Eropa atau European Commission (EC) adalah cabang eksekutif dari Uni Eropa, yang bertugas mengusulkan undang-undang, menegakkan hukum Uni Eropa dan mengarahkan operasional organisasi.
Sekilas European Commission
European Commission banyak berperan dalam penerbitan berbagai standar yang diterbitkan di Uni Eropa.
Atau juga dalam kebijakan produk dari wilayah lain yang dikirim ke Uni Eropa sehingga harus mengikuti standar mereka.
Uni Eropa (UE) atau European Union (EU) adalah organisasi internasional yang beranggotakan berbagai negara di Eropa, yang berperan dalam pengelolaan standar dan standardisasi terkait wilayah Eropa.
Lebih jelas mengenai Uni Eropa dapat dibaca pada artikel lain dari standarku.com berikut :
EC merupakan bagain dari Uni Eropa atau Europea Union (EU), artikel ini adalah lanjutan dari artikel sebelumnya mengenai Uni Eropa.
EC memiliki beberapa tanggung jawab khusus yaitu :
- mengusulkan undang-undang,
- menegakkan hukum Uni Eropa
- mengarahkan operasi administrasi organisasi
Komisaris (comissioner) EC bersumpah di Pengadilan Eropa di Luxembourg City.
Mereka berjanji untuk menghormati perjanjian dan sepenuhnya independen dalam melaksanakan tugas mereka selama mandat mereka.
Para comissioner diusulkan oleh Dewan Uni Eropa berdasarkan saran yang dibuat oleh pemerintah nasional.
Kemudian mereka diangkat oleh Dewan Eropa setelah mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa.
Pada umumnya, sebelumnya para comissioner tersebut telah memegang posisi politik senior seperti menjadi anggota Parlemen Eropa atau menteri pemerintah.
Hal ini biasa terjadi, meskipun bukan merupakan salah satu persyaratan yang formal.
Lembaga Uni Eropa ini beroperasi sebagai pemerintahan kabinet, dengan 27 anggota Komisi, yang secara informal dikenal sebagai ” commissioners “.
Terdapat satu anggota per negara anggota, tetapi setiap anggota terikat oleh sumpah jabatan mereka untuk mewakili kepentingan umum UE secara keseluruhan daripada negara asal mereka.
Salah satu dari 27 anggota adalah Presiden Komisi yang diusulkan oleh Dewan Eropa dan dipilih oleh Parlemen Eropa.
Dewan Uni Eropa kemudian menominasikan anggota Komisi lainnya sesuai dengan persetujuan dari Presiden yang dicalonkan.
Lalu, 27 anggota sebagai satu lembaga kemudian tunduk pada persetujuan sebagai hasil dari pemungutan suara oleh Parlemen Eropa.
Istilah Commission digunakan secara beragam, baik dalam arti sempit yaitu Dewan Komisaris yang beranggotakan 27 orang.
Atau juga mencakup badan administratif yang terdiri dari sekitar 32.000 pegawai sipil Eropa yang dibagi menjadi beberapa departemen yang disebut direktorat jenderal dan layanan.
Bahasa prosedural dari komisi ini adalah Inggris, Prancis, dan Jerman.
Anggota Komisi dan “kabinet” mereka (tim langsung) bermarkas di gedung Berlaymont di Brussel.
Lokasi European Commission
Komisi ini berbasis di Brussel, dengan kantor Presiden dan ruang pertemuan komisi di lantai 13 gedung Berlaymont.
Komisi ini juga beroperasi di banyak bangunan lain di Brussels dan Luxembourg City.
Ketika Parlemen bertemu di Strasbourg, para Komisaris juga bertemu di sana di gedung Winston Churchill untuk menghadiri debat Parlemen.
Selain itu, Komisi Eropa memiliki fasilitas yang mendukungnya di :
- Alicante, Spanyol
- Munich, Jerman
- Varese, Italia
Kekuasaan dan fungsi European Commission
Komisi EC dibentuk sejak awal untuk bertindak sebagai otoritas supranasional independen yang terpisah dari pemerintah.
Para anggota diusulkan oleh pemerintah negara asal mereka, dengan jumlah satu dari masing-masing negara.
Namun, mereka terikat untuk bertindak secara independen, yakni bebas dari pengaruh lain seperti pemerintah yang menunjuk mereka.
Hal ini berbeda dengan anggota organisasi berikut :
- Dewan Uni Eropa, yang mewakili pemerintah
- Parlemen Eropa, yang mewakili warga negara
- Komite Ekonomi dan Sosial, yang mewakili masyarakat sipil terorganisir
- Komite Daerah, yang mewakili otoritas lokal dan regional.
Melalui Pasal 17 Traktat Uni Eropa, komisi tersebut memiliki beberapa tanggung jawab :
- mengembangkan strategi jangka menengah;
- merancang undang-undang dan melakukan arbitrase dalam proses legislatif;
- mewakili UE dalam negosiasi perdagangan;
- membuat peraturan perundang-undangan, misalnya dalam kebijakan persaingan;
- menyusun anggaran Uni Eropa;
- dan untuk meneliti pelaksanaan perjanjian dan undang-undang.
Aturan prosedur Komisi Eropa (EC) dibuat untuk mengatur operasi dan organisasi komisi ini.
Kekuasaan eksekutif European Commission
Sebelum Perjanjian Lisbon mulai berlaku, kekuasaan eksekutif UE dipegang oleh dewan.
Jadi, dewan itu memberikan kekuasaan tersebut kepada Komisi untuk dijalankan.
Namun, dewan diizinkan untuk :
- menarik kembali kekuasaan tersebut,
- menjalankannya secara langsung,
- atau memberlakukan persyaratan pada penggunaannya.
Aspek ini telah diubah oleh Perjanjian Lisbon, setelah Komisi menjalankan kekuasaannya hanya berdasarkan perjanjian.
Kekuasaan lebih dibatasi daripada kebanyakan eksekutif nasional, sebagian karena kurangnya kekuasaan komisi atas bidang-bidang seperti kebijakan luar negeri.
Kekuasaan itu dipegang oleh Dewan Eropa, yang oleh beberapa analis digambarkan sebagai eksekutif lain.
Menimbang bahwa di bawah Traktat Lisbon, Dewan Eropa telah menjadi lembaga formal dengan kekuatan pengangkatan komisi.
Maka, dapat dikatakan bahwa kedua badan tersebut memegang kekuasaan eksekutif Uni Eropa (Dewan Eropa juga memegang kekuasaan eksekutif nasional secara individu).
Namun, Komisi adalah yang saat ini memegang kekuasaan eksekutif atas Uni Eropa.
Kekuasaan pemerintahan Komisi telah sedemikian rupa sehingga beberapa puhak telah menyarankan untuk mengubah namanya menjadi ” European Government” atau “Pemerintah Eropa”.
Inisiatif legislatif European Commission
Komisi ini berbeda dari lembaga lain yang mana memiliki inisiatif legislatif (undang-undang) di UE.
Hanya komisi yang dapat membuat proposal resmi untuk undang-undang, mereka tidak dapat berasal dari cabang legislatif.
Di bawah Perjanjian Lisbon, tidak ada tindakan legislatif yang diperbolehkan di bidang Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama.
Di bidang lain, Dewan dan Parlemen dapat meminta undang-undang yang dalam banyak kasus Komisi dapat memulai inisiatif berdasarkan usulan-usulan ini.
Monopoli ini dirancang untuk memastikan penyusunan undang-undang Uni Eropa yang terkoordinasi dan koheren.
Monopoli ini telah ditentang oleh beberapa orang yang mengklaim bahwa Parlemen juga harus memiliki hak, dengan sebagian besar parlemen nasional memegang hak dalam beberapa hal.
Namun, Dewan dan Parlemen dapat meminta komisi untuk merancang undang-undang, meskipun Komisi memiliki kekuatan untuk menolak melakukannya.
Hal ini seperti yang terjadi pada tahun 2008 atas konvensi kolektif transnasional.
Di bawah Perjanjian Lisbon, warga negara Uni Eropa juga dapat meminta komisi untuk membuat undang-undang di suatu daerah melalui petisi yang membawa satu juta tanda tangan, tetapi ini tidak mengikat.
Kewenangan komisi dalam mengusulkan undang-undang biasanya berpusat pada regulasi ekonomi.
Ia telah mengajukan sejumlah besar peraturan berdasarkan “prinsip kehati-hatian”.
Ini berarti bahwa peraturan pre-emptive terjadi jika ada bahaya yang kredibel terhadap lingkungan atau kesehatan manusia.
Misalnya dalam mengatasi perubahan iklim dan membatasi organisme hasil rekayasa genetika.
Komisi Eropa telah berkomitmen negara-negara anggota Uni Eropa untuk netralitas karbon pada tahun 2050.
Hal ini bertentangan dengan weighting regulations karena pengaruhnya terhadap perekonomian.
Oleh karena itu, Komisi sering mengusulkan undang-undang yang lebih ketat daripada negara lain.
Karena ukuran pasar Eropa tersebut, membuat undang-undang UE berpengaruh penting di pasar global.
Penegakan legislatif European Commission
Setelah undang-undang disahkan oleh Dewan dan Parlemen, merupakan tanggung jawab Komisi untuk memastikannya dilaksanakan.
Mereka melakukannya melalui negara-negara anggota atau melalui agen-agennya.
Dalam mengadopsi langkah-langkah teknis yang diperlukan, Komisi dibantu oleh komite yang terdiri dari perwakilan negara-negara anggota dan lobi publik dan swasta.
Proses ini dikenal dalam jargon sebagai “comitology”.
Selanjutnya, komisi tersebut bertanggung jawab atas :
- Pelaksanaan anggaran UE (EU budget),
- Memastikan bersama dengan Pengadilan Auditor (Court of Auditors), bahwa dana UE dibelanjakan dengan benar.
Secara khusus Komisi memiliki tugas untuk memastikan perjanjian dan hukum ditegakkan.
Halini berpotensi membawa negara-negara anggota atau lembaga lain ke Pengadilan dalam suatu perselisihan.
Dalam peran ini secara informal dikenal sebagai ” Guardian of the Treaties (Penjaga Perjanjian)”.
Komisi menyediakan beberapa perwakilan eksternal untuk perserikatan, di samping negara-negara anggota dan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama.
Serta mewakili perserikatan dalam badan-badan seperti Organisasi Perdagangan Dunia.
Presiden juga biasanya menghadiri pertemuan G8.
College
Komisi ini terdiri dari College dari “Commissioners” yang terdiri dari 27 anggota, termasuk Presiden dan wakil presiden.
Meskipun setiap anggota dicalonkan berdasarkan saran yang dibuat oleh pemerintah nasional yakni satu per negara bagian, mereka tidak mewakili negara bagian mereka dalam komisi.
Namun dalam praktiknya, mereka kadang-kadang mendesak untuk kepentingan nasional mereka.
Setelah diusulkan, Presiden mendelegasikan portofolio di antara masing-masing anggota.
Kekuasaan seorang Commissioner sangat tergantung pada portofolio mereka, dan dapat bervariasi dari waktu ke waktu.
Misalnya, Education Commissione semakin penting, sejalan dengan meningkatnya pentingnya pendidikan dan budaya dalam pembuatan kebijakan Eropa.
Contoh lain adalah Competition Commissioner, yang memegang posisi yang sangat terlihat dalam jangkauan global.
Sebelum komisi dapat menjabat, College secara keseluruhan harus disetujui oleh Parlemen.
Komisaris didukung oleh personal cabinetmereka yang memberi mereka political guidance, sedangkan Civil Service menangani persiapan teknis.
Penunjukan European Commission
Presiden Komisi pertama kali diusulkan oleh Dewan Eropa, mengikuti Qualified Majority Vote (QMV).
Dengan mempertimbangkan pemilihan Parlemen terbaru, kandidat itu kemudian menghadapi pemilihan formal di Parlemen Eropa.
Jika Parlemen Eropa gagal memilih kandidat tersebut, Dewan Eropa akan mengusulkan kandidat lain dalam waktu satu bulan.
Setelah pemilihan Presiden dan penunjukan Perwakilan Tinggi oleh Dewan Eropa, setiap Komisaris dinominasikan oleh negara anggota mereka.
Dengan cara berkonsultasi dengan Presiden Komisi, yang bertanggung jawab untuk alokasi portofolio.
Kecuali untuk negara-negara yang menyediakan Presiden dan Perwakilan Tinggi.
Dewan Komisaris yang diusulkan Presiden kemudian tunduk pada dengar pendapat di Parlemen Eropa yang akan menanyai mereka dan kemudian memilih kesesuaian mereka secara keseluruhan.
Jika Parlemen Eropa mengajukan opini negatif terhadap seorang kandidat, Presiden harus merombak kandidat tersebut.
Atau meminta kandidat baru dari negara anggota untuk menghindari penolakan langsung dari College oleh Parlemen Eropa.
Setelah College disetujui oleh parlemen, secara resmi ditunjuk setelah pemungutan suara QMV oleh Dewan Eropa.
Setelah pengangkatan College, Presiden mengangkat sejumlah Wakil Presiden (Perwakilan Tinggi diamanatkan untuk menjadi salah satunya) dari antara para komisaris.
Untuk sebagian besar, posisi tersebut memberikan sedikit kekuatan ekstra kepada Wakil Presiden, kecuali Wakil Presiden pertama yang menggantikan Presiden saat dia pergi.
Pemberhentian European Commission
Parlemen Eropa dapat membubarkan Dewan Komisaris secara keseluruhan setelah mosi tidak percaya tetapi hanya Presiden yang dapat meminta pengunduran diri Komisaris individu.
Namun, Komisaris individu, atas permintaan dewan atau Komisi, dapat dipaksa untuk pensiun karena pelanggaran kewajiban dan jika diatur oleh Pengadilan Eropa.
Hal ini erdasarkan atas : Art. 245 and 247, Treaty on the Functioning of the European Union.
Sejarah European Commission
Komisi Eropa berasal dari salah satu dari lima lembaga utama yang dibentuk dalam sistem Komunitas Eropa supranational.
Serikat supranasional adalah jenis serikat politik multinasional di mana kekuasaan yang dinegosiasikan, didelegasikan kepada otoritas oleh pemerintah negara-bangsa anggota.
Yang mengikuti usulan Menteri Luar Negeri Prancis yaitu Robert Schuman pada 9 Mei 1950.
Komisi ini dibentuk pada tahun 1951, sebagai Otoritas Tinggi di Komunitas Batubara dan Baja Eropa atau European Coal and Steel Community.
Kini, komisi tersebut telah mengalami banyak perubahan dalam kekuasaan dan komposisi di bawah kepemimpinan berbagai presiden, yang melibatkan tiga Komunitas.
Jean Monnet
Komisi pertama dibentuk pada tahun 1951, sebagai “Otoritas Tinggi” sembilan anggota di bawah Presiden Jean Monnet.
Otoritas Tinggi adalah eksekutif administratif supranasional dari Komunitas Batubara dan Baja Eropa atau European Coal and Steel Community (ECSC) yang baru.
Membuka kantor pertama kali pada 10 Agustus 1952 di Luxembourg City.
Pada tahun 1958, Perjanjian Roma telah membentuk dua komunitas baru di samping ECSC yakni :
- European Economic Community (EEC)
- European Atomic Energy Community (Euratom)
Namun eksekutif mereka malah disebut “Komisi” atau “Commissions” daripada disebut “Otoritas Tinggi” atau “High Authorities”.
Alasan perubahan nama tersebut adalah karena hubungan baru antara eksekutif dan Dewan.
Beberapa negara seperti Prancis, menyatakan keberatan atas kekuasaan Otoritas Tinggi.
Dan mereka ingin membatasinya dengan memberikan lebih banyak kekuasaan kepada Dewan daripada eksekutif baru.
Louis Armand memimpin Komisi pertama Euratom.
Walter Hallstein memimpin Komisi pertama MEE, mengadakan pertemuan formal pertama pada 16 Januari 1958 di Château of Val-Duchesse.
Pertemuan ini mencapai kesepakatan pada kesepakatan harga sereal yang kontroversial.
Serta membuat kesan positif pada negara-negara ketiga ketika membuat debut internasionalnya pada Kennedy Round mengenai negosiasi General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).
Hallstein tercatat memulai konsolidasi hukum Eropa dan dampak pentingnya pada undang-undang nasional.
Merger Treaty
ECSC, EEC dan Euratom secara kolektif disebut European Executives atau Eksekutif Eropa, bekerjasama hingga 1 Juli 1967 ketika berada di bawah Merger Treaty.
Merger Treaty (Perjanjian Penggabungan) juga dikenal sebagai Perjanjian Brussel, merupakan suatu perjanjian Eropa yang menyatukan lembaga eksekutif ECSC, Euratom dan EEC .
Mereka digabungkan menjadi satu administrasi di bawah Presiden Jean Rey.
Karena penggabungan tersebut, Komisi Rey mengalami peningkatan sementara menjadi 14 anggota, walaupun Komisi sisanya dikurangi menjadi sembilan.
Hal ini dilakukan dengan mengikuti formula satu anggota untuk negara kecil dan dua untuk negara yang lebih besar.
Komisi Rey menyelesaikan Komunitas customs union pada tahun 1968, dan berkampanye untuk Parlemen Eropa terpilih yang lebih kuat.
Meskipun Rey menjadi Presiden pertama dari komunitas gabungan, Hallstein dipandang sebagai Presiden pertama Komisi modern.
Komisi Malfatti dan Mansholt diikuti dengan kerja sama moneter dan perluasan pertama ke utara pada tahun 1973.
Dengan perluasan itu, keanggotaan Dewan Komisaris meningkat menjadi tiga belas di bawah Komisi Ortoli (Inggris sebagai anggota besar diberikan dua Komisaris).
Yang menangani komunitas yang membesar selama ketidakstabilan ekonomi dan internasional pada waktu itu.
Roy Jenkins
Perwakilan eksternal Komunitas mengambil langkah maju ketika Presiden Roy Jenkins menjadi Presiden pertama yang menghadiri pertemuan puncak G8 atas nama Komunitas.
Dia direkrut menjadi presiden pada Januari 1977, dari perannya sebagai Menteri Dalam Negeri pemerintah partai Buruh di Inggris.
Mengikuti Komisi Jenkins, Komisi Gaston Thorn mengawasi perluasan Komunitas ke selatan, selain itu juga mulai bekerja pada Single European Act.
Jacques Delors
Komisi yang diketuai oleh Jacques Delors dipandang memberikan arah dan dinamisme kepada Komunitas.
Delors dan koleganya juga dianggap sebagai “bapak pendiri euro”.
International Herald Tribune mencatat karya Delors pada akhir masa jabatan keduanya pada tahun 1992:
“Mr.Delors menyelamatkan Komunitas Eropa dari kelesuan. Dia tiba ketika masa pesimis Eropa berada pada titik terburuknya.
Meskipun dia adalah mantan menteri keuangan Prancis yang kurang dikenal, ia menghembuskan kehidupan dan harapan ke EC dan ke Komisi Brussel yang putus asa.
Dalam masa jabatan pertamanya dari 1985 hingga 1988, ia menggalang Eropa untuk panggilan pasar tunggal.
Dan ketika ditunjuk untuk masa jabatan kedua ia mulai mendesak orang-orang Eropa untuk tujuan yang jauh lebih ambisius pada persatuan ekonomi, moneter dan politik.”
Jacques Santer
Pengganti Delors adalah Jacques Santer.
Akibat skandal penipuan dan korupsi, seluruh Komisi Santer dipaksa oleh DPR untuk mengundurkan diri pada tahun 1999, peran sentral dimainkan oleh Edith Cresson.
Penipuan ini diungkapkan oleh auditor internal, Paul van Buitenen.
Itu adalah pertama kalinya Dewan Komisaris dipaksa untuk mengundurkan diri secara massal, dan menyerahkan peralihan kekuasaan ke Parlemen.
Namun, Komisi Santer juga sudah melakukan pekerjaan pada Perjanjian Amsterdam dan euro.
Menanggapi skandal tersebut, maka dibentuk suatu lembaga yakni European Anti-Fraud Office (OLAF).
Romano Prodi
Setelah era Santer, Romano Prodi mulai menjabat.
Perjanjian Amsterdam telah meningkatkan kekuatan komisi dan Prodi yang telah dijuluki oleh pers sebagai sesuatu yang mirip dengan Perdana Menteri.
Kekuatan semakin diperkuat, Perjanjian Nice yang ditandatangani pada tahun 2001 memberi Presiden lebih banyak kekuasaan atas komposisi Dewan Komisaris.
Jose Manuel Barroso
José Manuel Barroso menjadi presiden pada tahun 2004, namun parlemen sekali lagi menyatakan keberatannya terhadap usulan keanggotaan Komisi Barroso.
Karena penentangan ini, Barroso terpaksa merombak anggotanya sebelum menjabat.
Komisi Barroso juga merupakan Komisi penuh pertama sejak pembesaran pada tahun 2004 menjadi 25 anggota.
Oleh karena itu, jumlah Komisaris pada akhir Komisi Prodi telah mencapai 30.
Akibat peningkatan jumlah negara, Perjanjian Amsterdam memicu pengurangan jumlah Komisaris menjadi satu per negara, bukan dua untuk negara yang lebih besar.
Tuduhan penipuan dan korupsi kembali diangkat pada tahun 2004 oleh mantan kepala auditor Jules Muis.
Seorang petugas Komisi yalni Guido Strack, melaporkan dugaan penipuan dan pelanggaran di departemennya pada tahun 2002-2004 kepada OLAF, dan akibatnya dipecat.
Pada tahun 2008, Paul van Buitenen (mantan auditor yang dikenal sejak skandal Komisi Santer) menuduh OLAF kurang independensi dan efektif.
Masa jabatan Komisi pertama Barroso berakhir pada 31 Oktober 2009.
Berdasarkan Perjanjian Nice, Komisi pertama yang diangkat setelah jumlah negara anggota mencapai 27 harus dikurangi menjadi “kurang dari jumlah Negara Anggota”.
Jumlah pasti Komisaris akan diputuskan dengan suara bulat oleh Dewan Eropa, dan keanggotaan akan dirotasi secara merata di antara negara-negara anggota.
Setelah tambahan Rumania dan Bulgaria pada Januari 2007, klausul ini mulai berlaku untuk Komisi berikutnya.
Perjanjian Lisbon yang mulai berlaku pada 1 Desember 2009, mengamanatkan pengurangan jumlah komisaris.
Yakni menjadi dua pertiga dari negara-negara anggota dari 2014, kecuali Dewan memutuskan sebaliknya.
Keanggotaan akan dirotasi secara merata dan tidak ada negara anggota yang memiliki lebih dari satu Komisaris.
Namun, perjanjian itu ditolak oleh pemilih di Irlandia pada tahun 2008 dengan satu kekhawatiran utama adalah hilangnya Komisaris mereka.
Oleh karena itu, diberikan jaminan untuk pemungutan suara ulang bahwa dewan akan menggunakan kekuasaannya untuk mengubah jumlah Komisaris kedepannya.
Namun menurut perjanjian itu, masih harus lebih sedikit dari jumlah total anggota
Sehingga diusulkan agar negara anggota yang tidak mendapatkan Komisaris akan mendapatkan jabatan Perwakilan Tinggi, yang disebut formula 26+1.
Jaminan ini berkontribusi pada persetujuan Irlandia terhadap perjanjian tersebut, dalam referendum kedua pada tahun 2009.
Lisbon juga menggabungkan jabatan Komisaris Eropa untuk Hubungan Eksternal dengan Perwakilan Tinggi dewan untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama.
Jabatan ini dan juga Wakil Presiden Komisi, akan memimpin pertemuan urusan luar negeri Dewan Uni Eropa serta tugas hubungan eksternal komisi.
Perjanjian itu lebih lanjut menetapkan bahwa pemilihan Eropa terbaru harus “diperhitungkan” ketika menunjuk Presiden Komisi Eropa.
Meskipun pemilihan itu masih diusulkan oleh Dewan Eropa, Parlemen Eropa “memilih” kandidat untuk jabatan tersebut.
Hal ini lebih disukai daripada “menyetujui” mereka seperti di bawah Perjanjian Nice.
Jean-Claude Juncker
Pada tahun 2014, Jean-Claude Juncker menjadi Presiden Komisi Eropa.
Juncker menunjuk direktur kampanye sebelumnya dan kepala tim transisi yakni Martin Selmayr, sebagai kepala kabinetnya.
Selama masa kepresidenan Juncker, Selmayr telah digambarkan sebagai “kepala staf Uni Eropa paling kuat yang pernah ada.”
Ursula von der Leyen
Pada 2019, Ursula von der Leyen diangkat sebagai Presiden Komisi Eropa berikutnya.
Dia menyerahkan pedoman kebijakannya untuk 2019–2024 ke Parlemen Eropa pada 16 Juli 2019, setelah konfirmasinya.
Pada tanggal 9 September, Dewan Eropa mengumumkan daftar calon-komisaris.
Daftar tersebut dikirim ke Brussel oleh pemerintah masing-masing negara anggota dan yang harus disetujui secara resmi oleh parlemen.
Demikian artikel dari standarku.com mengenai European Commission atau Komisi Eropa (EC).
Mohon saran dari pembaca untuk kelengkapan isi artikel ini, silahkan saran tersebut dapat disampaikan melalui kolom komentar.
Baca artikel lain :
- Mengenal organisasi standar Uni Eropa
- Mengenal Organisasi Standar Eropa CEN
- Mengenal Cenelec, organisasi standar teknik elektro
Sumber referensi :